DLH Mimika Gelar FGD Kick Off Penyusunan KLHS RPJPD

MIMIKA - Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melaksanakan kegiatan Forum Group Discussion (FGD) dalam rangka Kick Off Penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (KLHS-RPJPD) Kabupaten Mimika Tahun 2025-2045. Berlangsung di lantai 3, Ruang Dafonsoro Hotel Cartenz Timika, Rabu (29 Mei 2024).

Kegiatan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat pada Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Mimika, Robert Kambu, SE., didampingi Plt Kepala DLH Mimika, Frans Kambu, S.Sos., M.Tr.ip dan Narasumber yakni Ketua Tim Pusat Kajian Studi Ekonomi Publik Dan Pembangunan Daerah, Marsi Ady Purwadi, SE,. M,Si dari Universitas Cenderawasih Jayapura.

Turut hadir dalam kegiatan ini Pimpinan atau Perwakilan OPD di lingkup Pemkab Mimika, Perwakilan PT. Freeport Indonesia dan Perwakilan Lembaga Adat yaitu Lemasa dan Lemasko.

Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Robert Kambu, dalam sambutannya menyampaikan bahwa tujuan pelaksanaan Kick Off ini adalah sebagai tanda dimulainya kegiatan Penyusunan KLHS.

“Ini juga untuk memastikan keterlibatan stakeholder yang mana dalam kegiatan ini kita secara bersama-sama mengidentifikasi isu-isu strategis pembangunan berkelanjutan yang terdiri dari isu pembangunan, sosial budaya dan ekonomi di lingkungan Pemerintahan Kabupaten Mimika, sehingga bermanfaat dalam pengambilan keputusan yang lebih efektif,” tuturnya.

Robert juga mengatakan, dengan adanya Forum Kick Off penyusunan kajian lingkungan hidup strategis rencana pembangunan jangka panjang daerah (KLHS RPJPD) Kabupaten Mimika 2025-2045 ini, diharapkan agar dapat bermanfaat dalam proses perencanaan pembangunan daerah dan melestarikan lingkungan Kabupaten Mimika.

“Semoga melalui forum ini kita dapat bersama-sama berkomitmen, sebagai langkah awal untuk penyusunan KLHS RPJPD Kabupaten Mimika tahun 2025-2045, sehingga dengan adanya kegiatan KLHS ini dapat meminimalkan dampak dan resiko terhadap kelestarian alam di masa mendatang," harap Robert.

Sementara itu, Ketua Tim Pusat Kajian Studi Ekonomi Publik dan Pembangunan Daerah, Marsi Ady Purwadi, SE., M,Si., selaku narasumber dalam kegiatan ini mengatakan, maksud dan tujuan kegiatan ini agar pemerintah daerah membuat dan melaksanakan KLHS RPJPD/RPJMD untuk mewujudkan RPJPD/RPJMD yang sesuai dengan prinsip berkelanjutan serta KLHS RPJPD/RPJMD menjadi pertimbangan dalam perumusan kebijakan rencana pembangunan daerah dalam RPJPD/RPJMD.

Marsi juga menambahkan, kendala penyusunan KLHS dalam perencanaan pembangunan ada empat poin yaitu, Analisis dalam KLHS RPJMD hanya menitikberatkan pada pelaksanaan TPB/SDGs Goal 1-17 tingkat daerah, Missing Link antara hasil dan muatan RPJMD, Data dan informasi sebagai evidence abses kondisi dan proyeksi daya dukung dan daya tampung terbatas serta Sumber daya manusia (SDM) yang memahami analisis daya dukung dan daya tampung masih terbatas.

Dikatakannya bahwa tindak lanjut dalam kegiatan ini adalah arahan untuk penyusunan KLHS RPJPD dengan pendekatan sistem (System Thinking) untuk perencanaan pembangunan berkelanjutan melalui KLHS, perlu komitmen yang kuat dari pemerintah daerah dan juga penguatan kapasitas sumber daya manusia. 

Tim Liputan Diskominfo Mimika