MIMIKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika mengadakan rapat evaluasi bersama seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkup Pemkab Mimika, setiap hari Senin, usai apel pagi gabungan.
Hal tersebut disampaikan oleh Plt Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., dalam wawancara selepas memimpin apel pagi gabungan, Senin, 30 Januari 2023 di Lapangan Kantor Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3.
"Sistem pemerintahan yang kita jalankan sekarang yakni mengidentifikasi masalah, dicatat dan kemudian apa yang harus ditindaklanjuti. Tindak lanjut ini berapa lama, satu minggu, dua minggu atau tiga minggu? Makanya setiap minggu kita ada rapat evaluasi," ungkap John.
John melanjutkan, "Identifikasi masalah yang begitu banyak di semua sektor inilah yang dibahas dalam rapat evaluasi, diantaranya keluhan atau aduan masyarakat."
Keluhan masyarakat ini harus ditindaklanjuti oleh pemerintah, yang menurut John, selama ini belum terlaksana sepenuhnya. Padahal ini penting, misalnya dalam rangka keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas), ekonomi dan sebagainya.
Plt Bupati Mimika menjelaskan, "Identifikasi masalah yang ada kemudian ditanyakan pada OPD terkait, bagaimana tindaklanjutnya, dan berapa lama bisa ditangani hingga selesai."
John menegaskan, pada tahun 2023 ini, Pemkab Mimika berkomitmen membuat laporan mingguan berupa identifikasi masalah, tindak lanjut seperti apa dan bagaimana, targetnya apa dan berapa lama untuk menyelesaikan masalah yang ada.
"Selama ini kita tidak mempunyai target berapa lama bisa menyelesaikan masalah. Kadang masalah kecil bisa sampai enam bulan, bahkan satu tahun baru selesai. Ini tidak boleh terjadi lagi," tandasnya.
Pada kesempatan tersebut, Plt Bupati Mimika juga mengajak Aparatur Sipil Negara (ASN) agar dalam kondisi apapun yang terjadi saat ini, ASN tetap bekerja seperti biasa, dengan prosedur dan administrasi yang baik, dengan jujur dan dengan hati untuk melayani masyarakat.
"Tujuan terakhir yakni masyarakat harus terlayani. Pembangunan harus terjadi. Masyarakat harus merasakan bahwa pemerintah ada untuk mereka. Karena itu dicanangkan pembangunan dari kampung ke kota dalam semua bidang, mulai dari infrastruktur, pendidikan, kesehatan, olahraga, kepemudaan, dan semua sektor," tutur John.
Terkait tenaga honorer, Plt Bupati Mimika menyatakan bahwa kehadiran honorer akan dievaluasi kembali.
"Honorer tetap bekerja seperti biasa, harus rajin masuk. Yang malas, tidak usah diusulkan kembali. Yang rajin, akan diprioritaskan," tegasnya.
Plt Bupati Mimika mengatakan, pengusulan oleh pimpinan OPD kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) nantinya akan dibahas dalam satu tim dan kontrak akan segera ditandatangani.
"Penggajian honorer tetap mulai bulan Januari 2023 karena mereka sudah bekerja," pungkasnya.
Sementara itu, mengenai adanya jabatan yang kosong, Plt Bupati Mimika menerangkan akan ada evaluasi kinerja pejabat.
"Sesuai Undang-Undang ASN, evaluasi kinerja pejabat menggunakan merit sistem, berdasarkan rekomendasi Komisi ASN (KASN). Setelah dilakukan evaluasi, hasilnya akan dilaporkan pada Kementerian Dalam Negeri. Evaluasi kinerja ini dilakukan untuk pejabat eselon dua," ujar John.
Sedangkan untuk eselon tiga, juga akan dilakukan evaluasi kinerja. John memastikan, untuk jabatan yang kosong dan jabatan pelaksana tugas, akan diprioritaskan untuk segera diisi.
Tim Peliputan Diskominfo Mimika.