Pemkab Mimika Gelar Workshop Kontribusi Pihak Pengembangan Ukm Kups Lembaga Desa Pigapu

MIMIKA - Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat asli Papua pada wilayah perhutanan sosial di Kabupaten Mimika, untuk itu Program Perhutanan Sosial Perempuan dan Generasi Muda (PS-PGM) pada hutan Desa Pigapu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah bekerjasama dengan Yayasan Ekologi Sahul Lestari.

Kegiatan Workshop Kontribusi Para Pihak Dalam Pengembangan Usaha Kecil Menengah (UKM) Kelompok Usaha Perhutanan Sosial (KUPS) Lembaga Desa Pigapu ini berlangsung di ruang rapat Kantor Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), pada Kamis (07/09/2023).

Mewakili Bupati Mimika, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Lingkungan Hidup dan Pengairan Bappeda, yang juga selaku Plh Kepala Bappeda, Sumitro Hamza, S.T., membuka kegiatan tersebut didampingi oleh Mariana J.E. Hamadi mewakili Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.

Dalam sambutannya, Plh Kepala Bappeda menyampaikan bahwa kehutanan sosial yang dikelola dengan tema hutan desa ini memiliki peranan yang strategis bagi perkembangan ekonomi masyarakat dan kelompok usaha sosial dalam pengembangan komoditas hasil hutan.

"Hutan desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa. Dengan tujuan perhutanan sosial ini yakni untuk pengembangan ekonomi masyarakat dengan melibatkan perempuan juga kelompok pemuda. Sementara Sistem lestari dalam kawasan hutan negara atau hutan adat dilaksanakan oleh masyarakat hukum adat, sebagai pelaku utama guna meningkatkan kesejahteraan rakyat," jelasnya.

Sumitro juga menambahkan, bahwa ada sebanyak 30 kelompok usaha kehutanan sosial di Kabupaten Mimika dan 30 kelompok usaha ini mengelola hutan desa dan memanfaatkan lahan untuk kesejahteraan masyarakat.

"Setiap anggota masyarakat diberikan hak mengelola hutan desa pada kawasan hutan lindung atau hutan produksi yang diberikan melalui lembaga desa perusahaan sosial sehingga pembagian peran sumber daya dan kebijakan anggaran serta sumber daya manusia dari para pihak pengolahan perhutanan sosial bagi kelompok perempuan dari generasi muda dapat bergerak lebih baik," ungkap Sumitro.

Sementara itu, Mariana yang mewakili Kadis Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua juga dalam sambutannya menyampaikan bahwa kegiatan ini terlaksana juga atas kerjasama The Asia Foundation (TAF) dengan Yayasan Ekologi Sahul Lestari yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup, Kehutanan dan Pertanahan Provinsi Papua Tengah.

Ia juga mengatakan bahwa inti dari pertemuan yang dilaksanakan ini adalah agar dari lembaga BUMN/BUMD, PT. Freeport Indonesia, juga dinas terkait yang hadir dapat mensuport kelompok usaha yang sudah ada.

Menurutnya, kehutanan sosial ini perlu didukung dan disampaikan bahwa kelompok lembaga desa ini dibentuk oleh Kementerian Kehutanan melalui Balai Perhutanan Sosial.

"Perlu kita ketahui dulu apa itu kehutanan sosial, sehingga kehutanan sosial itu perlu kita dukung dan kita bantu. Kelompok lembaga desa ini adalah bentukan dari Kementerian Kehutanan lewat balai perhutanan sosial, bekerjasama dengan Dinas Kehutanan telah membentuk kelompok ini, kemudian Dinas Kehutanan mengadakan kerjasama/kemitraan dengan Yayasan Ekologi Sahul Lestari dalam peningkatan kapasitas masyarakat," tutup Mariana.

Hadir dalam kegiatan ini diantaranya Perwakilan Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (BPSKL) Wilayah III Maluku Papua; Ketua Yayasan Ekologi Sahul Lestari; Koordinator The Asia Foundation Wilayah Papua (TAF); perwakilan dari Lembaga Mansyarakat Amungme Kamoro; BUMN/BUMD; Perwakilan PT.Freeport Indonesia; Marhaeni Digital; Perwakilan Dinas Pertanahan Kabupaten Mimika; Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mimika; Dinas Koperasi dan UKM Mimika.

Tim Peliputan Diskominfo Mimika