Informasi

Pemkab Mimika Ikuti Rakor Inflasi Bersama Mendagri Melalui Zoom

MIMIKA - Dalam rangka pengendalian inflasi tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia mengadakan rapat koordinasi (rakor), diikuti oleh Gubernur, Bupati/Walikota se-Indonesia dan Forkopimda, pada Rabu, 8 Februari 2023, melalui zoom meeting,

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mimika, mengikuti rakor tersebut di ruang rapat Gedung A Lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP 3. 

Selain dihadiri oleh Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan pada Sekretariat Daerah (Setda) Mimika, Petrus Lewa Koten, S.H., M.S.i. dan Asisten Bidang Administrasi Umum, Hendritte W. Tandiyono, S.E., M.M., hadir juga pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bidang ekonomi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Badan Pendapatan Daerah (Bapenda); Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda); Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); perwakilan Polres Mimika; Ketua Kamar Dagang dan Industri Indonesia (Kadin) Kabupaten Mimika, Abraham (Bram) HT Raweyai; serta perwakilan Perusahaan Umum (Perum) Badan Urusan Logistik (Bulog) Timika.

Rakor yang dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., mengagendakan pembahasan langkah konkret pengendalian inflasi di daerah pada tahun 2023. 

Dalam pembukaan rakor, Tito menyampaikan bahwa per 1 Februari 2023, Badan Pusat Statistik (BPS) Pusat merilis angka inflasi telah mengalami penurunan, yakni dari Desember 2022 yang mencapai angka 5,51% turun ke angka 5,28%. Hal ini merupakan penurunan yang sangat signifikan. 

“Penurunan ini merupakan kerjasama dan kerja keras dari pemerintah pusat maupun daerah," tegasnya. 

Mendagri juga menjelaskan bahwa inflasi terendah ada di daerah Kalimantan Timur yakni 4,9% dan Tanjung Pinang sebesar 4,45%. Sedangkan inflasi yang cukup tinggi terdapat di Jawa Barat yang mencapai 6,06%, Kotamobagu di Sulawesi Utara hingga 7,42%, dan Sumenep, Jawa Timur, sebesar 6,73%. 

Pada rakor ini, Kepala BPS Pusat, Dr. Margo Yuwono, S.Si., M.Si., menerangkan mengenai plan inflasi di bulan Januari 2023, komoditas apa yang menarik dan dimana saja terjadi kenaikan atau penurunan. 

Dalam presentasinya, Margo mengungkapkan bahwa inflasi Januari 2023 relatif lebih rendah dibandingkan bulan Desember 2022.  

Margo memaparkan, inflasi tertinggi secara nasional terdapat pada Kotabaru mencapai 7,78%, dan inflasi terendah di kota Sorong sebesar 3,23%. Sementara komoditas yang menjadi penyumbang inflasi Kotabaru yakni angkutan udara, bahan bakar rumah tangga, bensin, rokok kretek filter dan bawang merah.

Selanjutnya diinformasikan inflasi tertinggi menurut pulau, yakni Sumatera ada pada kota Bukittinggi, Jawa di kota Bandung, Kalimantan pada kota Kotabaru, Sulawesi di Kota Kotamobagu, Bali-Nusa Tenggara di kota Kupang dan inflasi tertinggi di Maluku-Papua pada kota Manokwari.

Kepala BPS juga menyampaikan bahwa inflasi harus dipahami serta dimaknai dengan baik dan hati-hati. 

“Inflasi yang tinggi berdampak pada daya beli. Sedangkan inflasi yang rendah dan berlangsung lama, menandakan ekonomi sedang lesu. Inflasi yang baik adalah tidak terlalu tinggi, namun dapat diprediksi," ujarnya. 

Dikatakannya, pertumbuhan ekonomi cenderung melemah ketika terjadi lonjakan inflasi. Diantaranya

saat terjadi kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Saat pandemi, lemahnya permintaan menyebabkan tingkat inflasi rendah dan turut berdampak pada pertumbuhan ekonomi.

Pada tahun 2022, meskipun terjadi penyesuaian harga BBM, berbagai kebijakan mampu menahan laju inflasi, sehingga pertumbuhan ekonomi tetap kuat.

Berdasarkan histons, inflasi tahunan setelah penyesuaian harga BBM,

masih tinggi. Hal itu disebabkan perbandingan dua level harga yang berbeda, sebelum dan sesudah

penyesuaian harga BBM. Namun level inflasi tahunan akan

berangsur menurun hingga setahun setelah terjadinya penyesuaian harga BBM (low based effect).

Inflasi tahunan pada Januari 2023, relatif masih tinggi sebab masih terdampak penyesuaian harga BBM dan shock inflasi tahunan. Diperkirakan akan berangsur mereda hingga September 2023.

Kemudian Kepala BPS menuturkan bahwa selama periode 2022, inflasi komponen harga bergejolak didorong momentum hari besar nasional dengan lonjakan permintaan, adanya gagal panen akibat anomali cuaca serta gangguan suplai, dan kenaikan harga komoditas dunia.

Selain itu, tekanan inflasi pada beras meningkat. Komoditas beras dalam beberapa bulan terakhir mengalami inflasi secara persisten. Pada Desember 2022 dan Januari 2023, beras merupakan penyumbang inflasi tertinggi. Peningkatan harga beras sejalan dengan produksi beras yang terus menurun sepanjang Desember 2022 hingga Januari 2023.

Margo mengingatkan bahwa pemerintah harus waspada terhadap kenaikan inflasi pada rokok. Kebijakan kenaikan tarif cukai rokok memberikan dorongan peningkatan harga rokok secara bertahap sepanjang tahun. Selain rokok kretek filter, komoditas rokok kretek

dan rokok putih juga memiliki pola kenalkan inflasi yang hampir sama.

Sementara, komoditas penyumbang kenaikan harga pada minggu pertama bulan Februari di level provinsi dan kabupaten/kota yakni bawang merah dan beras, yang mengalami kenaikan harga di 13 provinsi dan lebih dari seratus kabupaten/kota di Indonesia.

Tim Peliputan Diskominfo Mimika

Apakah isi website memberikan informasi yang anda butuhkan ?