Pemkab Mimika Kembali Ikuti Rakor Virtual Penanganan Inflasi Daerah Bersama Mendagri

MIMIKA - Dalam rangka pengendalian penanganan inflasi daerah tahun 2023, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (Kemendagri RI) kembali mengadakan rapat koordinasi (rakor) secara virtual melalui zoom meeting. 

Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, dalam hal ini Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Mimika, mengikuti rakor tersebut di ruang rapat Gedung A lantai 3 Kantor Pusat Pemerintahan SP 3, Senin, 20 Februari 2023. 

Selain dihadiri oleh Plh Asisten Bidang Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat (Setda) Mimika, Petrus Lewa Koten, S.H., M.Si., hadir pula pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait bidang ekonomi, seperti Dinas Perindustrian dan Perdagangan; Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan; Dinas Perhubungan; Dinas Perikanan; Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo); Dinas Ketahanan Pangan; Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol); Inspektorat; Badan Pusat Statistik (BPS) Mimika dan Kejaksaan Negeri (Kejari) Mimika. 

Rakor dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Jenderal Polisi (Purn) Prof. Drs. H. Muhammad Tito Karnavian, B.A., M.A., Ph.D., mengagendakan pembahasan penanganan inflasi daerah dan merupakan pembahasan lanjutan dari rapat sebelumnya pada tanggal 8 Februari 2023 lalu. 

Dalam pembukaan rakor, Tito menyampaikan bahwa berkat kerja keras dan kerja sama yang baik dari pemerintah pusat dan daerah, sehingga hasil survei BPS mencatat inflasi di bulan Januari 2023 turun ke angka 5,28%, ini merupakan penurunan yang sangat signifikan. 

Pada rakor ini, Dr. Adi Purwo selaku Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa pada BPS pusat menjelaskan mengenai beberapa informasi berdasarkan Index Perkembangan Harga (IPH) dengan 20 komoditas utama. 

Dalam pemaparan materinya, Adi menerangkan bahwa terdapat 10 kabupaten/kota dengan IPH tertinggi di luar Sumatera - Jawa, yakni Lombok Barat dengan IPH 7,43% dengan komoditas andil terbesar yaitu beras, udang basah, dan telur ayam ras. 

Kemudian Bantaeng mencapai IPH 7,21% dengan komoditas andil terbesar yaitu beras, minyak goreng, telur ayam ras. Selanjutnya, Ende dengan IPH sama, untuk komoditas andil terbesar yaitu beras, minyak goreng dan bawang putih. Sementara Sumba Tengah dengan IPH 6,26% dengan komoditas andil terbesar yaitu beras, telur ayam ras dan ikan kembung. 

Dilanjutkan Katingan dengan IPH 5,67% dengan komoditas andil terbesar yakni beras, minyak goreng serta daging ayam ras. Juga Lombok Tengah dengan IPH 5,02% dengan komoditas andil terbesar yaitu beras, tahu mentah dan tempe.

Barito Timur tercatat IPH 4,82% dengan kompditas andil terbesar yaitu beras, bawang merah dan minyak goreng. Sedangkan Malinau IPH 4,76% dengan komoditas andil terbesar yaitu beras, minyak goreng, juga bawang putih.

Sementara Halmahera Selatan mencapai IPH 4,62% dengan kompditas andil terbesar yaitu beras, cabai merah, serta bawang merah. Kemudian Kutai Kartanegara tercatat IPH 4,01 dengan komoditas andil terbesar yaitu beras, daging ayam ras dan tempe. 

Adi menambahkan, potensi inflasi dari kenaikan harga komoditas pangan di kabupaten/kota, dimana dari 419 kabupaten/kota IPH, beras menyumbang kenaikan harga di 147 

kabupaten/kota, bawang merah di 125 kabupaten/kota, sedangkan minyak goreng di 118 kabupaten/kota, serta cabai merah di 96 kabupaten/kota.

Untuk komoditas bahan pangan engan fluktuasi harga tertinggi yaitu cabai merah, cabai rawit, bawang merah dan minyak goreng, yang merupakan komoditas dengan fluktuasi harga yang cukup signifikan dalam minggu ketiga bulan Februari 2023 di berbagai pasar di Indonesia. 

Secara rata-rata nasional, harga cabai merah di akhir minggu ketiga Februari sebesar Rp40.271.

 sedangkan pada waktu yang sama rata-rata nasional harga bawang merah mencapai Rp36.385.

Sementara rata-rata nasional harga cabai rawit di akhir minggu ketiga Februari tercatat Rp54.831. Dan rata-rata nasional harga minyak goreng di waktu yang sama sebesar Rp17.055. 

Tim Liputan Diskominfo Mimika