Pemkab Mimika Terima Penghargaan Universal Health Coverage Hari Ini

MIMIKA - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika meraih penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Tahun 2023, diterima oleh Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah (Sekda) Mimika, Dr. Petrus Yumte, S.H., M.Si., dari Menteri Kesehatan, Ir. Budi Gunadi Sadikin, CHFC, CLU, pada hari ini, Selasa, 14 Maret 2023 di Jakarta

Penyerahan penghargaan UHC ini sebagai wujud apresiasi kepada pemerintah daerah atas suksesnya penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN), dalam acara bertema "Universal Health Coverage Sebagai Wujud Nyata Komitmen Pemerintah Daerah Dalam Mendukung Program Jaminan Kesehatan Nasional Bagi Masyarakat Indonesia".

Mengawali acara, dalam laporannya, Direktur Utama (Dirut) Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, mengungkapkan, sebagaimana amanat Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2020-2024, Indonesia ditargetkan dapat mencapai cakupan menyeluruh kepesertaan semesta program Jaminan Kesehatan Nasional - Kartu Indonesia Sehat (JKN-KIS) atau dikenal dengan Universal Health Coverage (UHC) pada tahun 2024. 

"Terima kasih atas dukungan penuh pemerintah terhadap program JKN-KIS dengan diterbitkannya Instruksi Presiden (Inpres) nomor 01 tahun 2022 dalam rangka optimalisasi pelaksanaan program JKN, yang melibatkan 30 kementerian dan lembaga, termasuk pemerintah daerah. Dalam memastikan terwujudnya perlindungan jaminan kesehatan untuk seluruh penduduk, diharapkan program JKN-KIS dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dan melindungi masyarakat dari kemiskinan," ucap Ali.

Ia menambahkan, "Sampai dengan 1 Maret 2023, tercatat cakupan kepesertaan program JKN-KIS telah mencapai 252,17 juta jiwa atau 90,79% dari total penduduk Indonesia. Ini menjadikan program JKN-KIS di Indonesia sebagai program jaminan kesehatan terbesar di dunia, dengan skema tunggal terintegrasi. Dan Indonesia menjadi negara dengan capaian cakupan peserta tercepat, dimana dalam jangka waktu kurang lebih sepuluh tahun, kepesertaan sudah mencapai lebih dari 252 juta jiwa, dengan 22 provinsi dan 334 kabupaten/kota yang telah mewujudkan UHC di wilayahnya."

Saat ini BPJS Kesehatan juga sedang mengembangkan strategi Pesiar atau Petakan, Sisir, Advokasi, Registrasi) bersinergi dengan Kemenko PMK, Kemenkeu, Kemendagri dan Kemendes PDTT, dengan dukungan gubernur dan bupati/walikota untuk mewujudkan UHC Desa Sehat Sejahtera.

Kemudian, Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Prof. Dr. Muhadjir Effendy, M.A.P., dalam sambutannya mengatakan, Indonesia berkomitmen mewujudkan UHC karena sejalan dengan amanah UUD 1945, khususnya pasal 28 h yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas jaminan sosial yang memungkinkan pengembangan dirinya secara utuh, sebagai manusia yang bermartabat.

"Dan tercantum dalam pasal 34 bahwa negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu, sesuai dengan martabat kemanusiaannya," tutur Muhadjir.

Program JKN-KIS adalah wujud tanggungjawab negara dalam memastikan setiap penduduk mendapatkan haknya dalam mengakses jaminan sosial di bidang kesehatan.

Selanjutnya, penghargaan UHC diserahkan langsung oleh Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia, Prof. Dr. (H.C.) K.H. Ma ruf Amin, didampingi Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Menteri Dalam Negeri, Menteri Kesehatan dan Dirut BPJS Kesehatan kepada 22 provinsi, diantaranya Provinsi Papua Tengah, yang diterima oleh Pj Gubernur Papua Tengah, Dr. Ribka Haluk, S.Sos., M.M.

Wapres RI dalam sambutannya menyampaikan apresiasi yang tinggi atas upaya dan kerja keras pemerintah daerah yang konsisten mendukung program JKN-KIS, sebagai salah satu program prioritas nasional, terutama dalam mengintegrasikan jaminan kesehatan daerah ke dalam program JKN dan meningkatkan kualitas pelayanan dan perlindungan kesehatan bagi masyarakat.

"Sebagai salah satu program strategis nasional sejak 2014, JKN telah menjadi tonggak revolusioner dalam penataan layanan kesehatan masyarakat di Indonesia. JKN terbukti membawa banyak dampak positif, diantaranya terbukanya akses dan meningkatnya pelayanan kesehatan kepada seluruh masyarakat. Secara nasional, sekitar 90,3% penduduk Indonesia sudah memiliki perlindungan kesehatan, dan 60,39% peserta JKN masuk dalam program Penerima Bantuan Iuran (PBI)," jelas Wapres RI.

Sambungnya, "Pemerintah terus berkomitmen untuk memberikan perlindungan kesehatan bagi masyarakat miskin dan rentan. Tercatat 96,8 juta jiwa menjadi peserta PBI Jaminan Kesehatan yang iurannya dibayarkan oleh pemerintah, termasuk kontribusi iuran dari pemerintah provinsi mulai tahun 2020."

Dan ini menjadikan Indonesia sebagai salah satu negara dengan cakupan kepesertaan jaminan kesehatan yang besar, sehingga hampir seluruh penduduk Indonesia mendapat perlindungan kesehatan yang memadai. 

Wapres RI meminta agar masyarakat terus mendukung hingga target UHC RPJMN 2020-2024 tercapai yakni sedikitnya 98% dari total populasi penduduk Indonesia menjadi anggota JKN. 

Setelahnya dilakukan penyerahan penghargaan UHC kepada 334 pemerintah daerah yaitu kabupaten/kota yang telah mencapai UHC, diserahkan oleh Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri, didampingi Dirut BPJS Kesehatan, Direktur Kepesertaan BPJS Kesehatan dan Dewan Pengawas BPJS Kesehatan.

Di Provinsi Papua Tengah, selain Kabupaten Mimika, Kabupaten Nabire, Dogiyai, Paniai, Deiyai dan Puncak Jaya juga menerima penghargaan yang sama.

Acara yang dihadiri sejumlah menteri Kabinet Indonesia Maju, gubernur, bupati dan walikota tersebut, disiarkan langsung melalui kanal youtube BPJS Kesehatan.