Pimpin Apel, Pj. Sekda Mimika Minta ASN Gunakan Media Sosial Dengan Baik

MIMIKA - Penjabat Sekretaris Daerah (Pj. Sekda) Mimika, Dr. Petrus Yumte S.H., M.Si., memimpin apel pagi gabungan di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika, Provinsi Papua Tengah, pada Senin, 27 Maret 2023, di lapangan kantor  Pusat Pemerintahan Kabupaten Mimika, SP 3. 

Dalam arahannya mewakili Plt Bupati Mimika, Pj. Sekda meminta Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika agar menjaga sikap saat apel.

"Kalau komandan sudah ada di depan, mari kita jaga mulut dan gerakan tangan. Dengar apa yang disampaikan oleh pimpinan barisan. Ini proses kecil tapi melatih kita untuk belajar dengar," ucapnya.

Selain itu, Pj. Sekda juga menyoroti kurangnya kehadiran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) pada apel pagi ini, meski diakuinya ada beberapa yang sudah mengajukan izin. Demikian halnya dengan kurangnya kehadiran eselon tiga.

"Sebagai pemimpin, mari kita memberi contoh dan teladan. Sebagai ASN, kita tidak boleh kendor dan punya komitmen, tanggung jawab, disiplin di kantor, tetap laksanakan tugas dan bekerja seperti biasa," pintanya. 

Pj. Sekda menambahkan, "Saya ikuti cukup banyak grup WhatsApp (WA). Saya harap kita semua cerdas dan pandai menggunakan media sosial. Berkomunikasi di media sosial itu hak, tapi harus bijak dan menjaga etika sebagai ASN. ASN ini minimal menjadi contoh di masyarakat dalam banyak hal, kelakuan, kata, perbuatan, harus kita kasih tunjuk baik."

Ia mengingatkan agar ASN menggunakan media sosial dengan baik, yaitu untuk saling mendukung, bukan saling menghakimi. 

"Kita dengan seragam yang sama ini punya prinsip dan komitmen yang sama sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), yakni menjaga negara ini, mendukung pimpinan dalam program kerja di kabupaten ini," tandasnya. 

Pj. Sekda menegaskan agar ASN menjalankan tugas pokok sesuai yang diamanatkan dengan disiplin, belajar untuk mencukupkan dengan apa yang ada dan selalu berpikir positif. 

"Utamakan bekerja profesional. Kita punya iman pasti Tuhan lihat dan pimpinan di atas kita pasti memperhatikan. Jadi kalau kita mau sukses, kita tidak usah banyak protes. Hari ini kita kerja baik, mungkin orang tidak lihat, tahun depan mungkin orang lihat. Yang penting setia, jaga kepercayaan dan loyalitas," tuturnya. 

Pj. Sekda mengimbau agar semua ASN menjaga kekompakan dan kerja keras. 

"Sekarang era digital, jaman informasi teknologi. Mari bikin inovasi daerah dan kasih tunjuk ke pimpinan. Mimika harus maju karena inovasi dan kreativitas. Pakai WA untuk bangun yang baik dan positif.. Tunjukkan inovasi di OPD masing-masing. Jangan tunggu pimpinan suruh, baru kerja," ujarnya. 

Pj. Sekda mengulangi apa yang disampaikan oleh Pj. Gubernur Papua Tengah bahwa Mimika menjadi barometer utama untuk Provinsi Papua Tengah dalam segala hal.

Untuk itu, ia mengajak agar ASN membangun kerjasama yang baik antara pimpinan dan staf, antar rekan kerja, dan bangun tim yang baik. Sebab dalam hal kerja, atasan dan bawahan ada dalam tim yang sama, kecuali dalam hal kewenangan dan keputusan. 

Selanjutnya, Pj. Sekda menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sudah ada di Timika.

"Pimpinan OPD dan pejabat yang terlibat dalam penataan keuangan agar kooperatif dan kerja sama dengan BPK, Inspektorat dan Keuangan. Kita sudah lima tahun mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Harap kita jaga itu," katanya. 

Ia menyebutkan bahwa kehadiran BPK bukan untuk mencari kesalahan, tapi untuk memperbaiki tata kelola keuangan sesuai akuntansi pemerintah daerah.

Pimpinan OPD dianjurkan oleh Pj. Sekda agar mempercayakan pada bendahara untuk mengelola keuangan. 

"Kalau pimpinan OPD yang pegang uang, kapan bendahara mau catat. Karena ada keluhan, pimpinan terlalu banyak kendalikan. Tata kelola uang ada di Sistem Informasi Manajemen Daerah (SIMDA), sudah jelas, terangnya. 

Pj. Sekda menjelaskan bahwa Uang Persediaan (UP) sudah disiapkan di Bagian Keuangan dan sudah disampaikan saat awal penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) agar UP disiapkan untuk belanja rutin. 

"UP sesuai amanat undang-undang wajib dipakai oleh setiap pengguna anggaran untuk belanja rutin. Bagian Keuangan agar memantau realisasinya setiap triwulan. Jangan sampai di bulan Desember baru kejar UP. Seperti itu yang selama ini dialami," ungkapnya.

Selain itu diberitahukan pula bahwa ada pelatihan bagi bendahara, operator dan Kasubag Keuangan. Ia memastikan agar Bagian Keuangan bisa menyampaikan pada pimpinan OPD bila ada bendahara yang kurang baik dalam pelaporan, pertanggungjawaban UP atau Tambahan Uang (TU) Persediaan, sehingga tidak lagi direkomendasikan. 

Kemudian Pj. Sekda mengumumkan bahwa Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) terakhir dilaporkan tanggal 30 Maret 2023.

"Barangsiapa tidak menyampaikan LHKPN maka Tambahan Perbaikan Penghasilan (TPP) tidak dibayarkan. Itu yang disampaikan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi selesai apel, segera lapor dan koordinasi dengan Inspektorat," pungkasnya. 

Meneruskan pesan Plt. Bupati, Pj. Sekda mengarahkan pimpinan OPD agar menyiapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) dan hal-hal teknis lainnya dapat dikoordinasikan dengan Plt. Bupati.

Terkait anggaran perubahan, Pj. Sekda meminta OPD segera menyiapkan pada bulan Juni 2023 dan akan ada presentasi dari masing-masing OPD di depan Plt. Bupati dan tim anggaran. 

Mengakhiri arahan, Pj. Sekda menekankan agar ASN konsisten akan kehadiran dan pelayanan pada masyarakat tetap berjalan. 

Tim Liputan Diskominfo Mimika