Bappeda Mimika Gelar Evaluasi Verifikasi Dan Validasi Renja dan Rancangan RKA Tahun 2025

MIMIKA - Dalam rangka pelaksanaan tahapan penyusunan Rencana Kerja dan Rancangan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) tahun 2025, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) melaksanakan Kegiatan Evaluasi Verifikasi dan Validasi Renja dan Rancangan RKA Tahun 2025, berlangsung di Ruang Rapat Bappeda, Senin (03 Juni 2024).

Kegiatan dihadiri dan dibuka secara resmi oleh Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Manggasa, S.T., M.Si., didampingi oleh Kepala Bidang (Kabid) Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Fannie Schelag Imelda, S.Sos., M.Si., dan Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengembangan Ekonomi Bappeda Mimika, Rusman, SE., M.Si.

Turut hadir dalam kegiatan ini pimpinan atau perwakilan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) rumpun ekonomi yaitu Dinas Ketahanan Pangan, Dinas Pertanian, Dinas Perikanan, Dinas Peternakan, Dinas Koperasi dan UKM, Dinas Perindustrian Dan Perdagangan (Disperindag), Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) dan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) serta Operator.

Sekretaris Bappeda Mimika, Joseph Manggasa, S.T., M.Si., saat membuka kegiatan ini menyampaikan kegiatan ini dilaksanakan untuk memverifikasi kesesuaian antara Rancangan Kerja (RENJA) tiap OPD rumpun ekonomi terhadap Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Mimika.

“Seperti yang kita bicarakan diawal tahun bahwa Bappeda akan untuk sering berkomunikasi dengan teman-teman. Hal ini karena, ini akan termuat di dalam Renstra teman-teman nanti, RPJ kita belum tau. Kita bicara 2025-2029 ini yah, RPJ kita belum tau apalagi renstra kita. Jadi apa yang teman-teman usulkan ini di perangkat daerah, itu menjadi renja tahun pertama di rensra besok,” kata Joseph.

Joseph mengatakan, setiap OPD terutama OPD rumpun ekonomi perlu memperhatikan program prioritasnya, mengingat program prioritas nasional yang terdiri dari percepatan penurunan stunting, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem, optimalisasi Kampung Keluarga Berkualitas (Kampung KB), dan program Bangga Kencana (Pembangunan Keluarga, Kependudukan, dan Keluarga Berencana) adalah program dari pemerintah pusat yang tentunya pemerintah daerah akan kembali melaporkan kembali ke pemerintah pusat.

“Nah biasanya, kalau dibilang program prioritas, apalagi kita rumpun ekonomi ini pasti kegiatan itu-itu saja. Pola-pola pikir ini bagus, cuma kita tidak bisa berhenti disitu. Kita sekarang ini ditantang oleh kebijakan-kebijakan kolaborasi yang mana program prioritas ini adalah dari pusat, yang ujung-ujungnya kita di daerah akan melaporkan kembali ke pemerintah pusat, misalnya stunting," jelasnya.

"Bagaimana kita mengintervensi stunting supaya ketika kita duduk, kita menjelaskan dengan baik dari rumpun ekonomi, jadi kita perlu hilangkan ego dengan melihat sesuai tugas dan fungsi kita di masing-masing OPD,” ucapnya lagi.

Sementara itu, Kepala Sub Bidang (Kasubbid) Pengembangan Ekonomi Bappeda Mimika, Rusman, SE., M.Si., menyampaikan pihaknya telah menjadwalkan pertemuan antar Bappeda khususnya bidang pengembangan ekonomi dengan OPD rumpun ekonomi.

“Sesuai dengan jadwal pertemuan dengan OPD kami telah jadwalkan yaitu hari pertama DPMPTSP dan Dinas Peternakan, hari kedua Disperindag, Diskop dan UKM, dan Bagian Administrasi Perekonomian Setda Mimika. Hari ketiga Dinas ketahanan Pangan dan Dinas Perikanan, serta hari keempat Bapenda, BPKAD dan Dinas Ketahanan Pangan,” jelas Rusman.

Mengakhiri pertemuan tersebut, Rusman menambahkan pihaknya berharap agar setiap OPD rumpun ekonomi yang melaksanakan program prioritas ini, agar secara bersama-sama turun ke lapangan, sehingga pihaknya dapat melaporkan langsung kepada pimpinan.

“Nanti misalnya program bapak/ibu dari tiap OPD sudah jalan nanti kita bisa sama-sama turun lapangan untuk melihat agar dapat menjadi bahan laporan kami ke pimpinan,” harapnya.

Tim Liputan Diskominfo Mimika