Bappeda Mimika Gelar Pendampingan Penginputan Realisasi Kinerja Perangkat Daerah dan E-Walidata pada SIPD Tahun Anggaran 2026

MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) menggelar kegiatan pendampingan penginputan realisasi kinerja perangkat daerah dan E-Walidata pada Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Tahun Anggaran 2026. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Kantor Bappeda Mimika, Rabu (21/05/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Kepala Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Izak A. Rahajaan, SE, didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kasubid Data dan Pelaporan Bidang Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah Bappeda Mimika, Felix Beanal, yang juga bertindak sebagai pemateri.

Peserta kegiatan merupakan operator dan staf perwakilan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Mimika.

Pendampingan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan kualitas pelaporan pembangunan melalui pemanfaatan teknologi informasi yang terintegrasi. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan setiap perangkat daerah mampu melakukan penginputan data realisasi kinerja secara tepat waktu, akurat, dan sesuai ketentuan dalam aplikasi SIPD.

Dalam pemaparannya, Felix Beanal menjelaskan pentingnya pengelolaan data pembangunan yang baik sebagai dasar proses perencanaan, monitoring, evaluasi, hingga pengambilan kebijakan pembangunan daerah.

Menurutnya, SIPD dirancang untuk mendukung tata kelola pemerintahan daerah yang lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel. Karena itu, setiap perangkat daerah memiliki tanggung jawab memastikan seluruh data dan capaian kinerja yang diinput sesuai dengan kondisi riil di lapangan.

“Penginputan realisasi kinerja perangkat daerah bukan hanya sekadar memenuhi administrasi pelaporan, tetapi menjadi bagian penting dalam mengukur keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan daerah,” ujarnya.

Felix menambahkan, data realisasi kinerja yang diinput melalui SIPD nantinya menjadi dasar dalam proses evaluasi pembangunan daerah, termasuk penyusunan laporan capaian kinerja pemerintah daerah serta bahan pertimbangan dalam perencanaan program pembangunan tahun berikutnya.

Selain itu, dalam kegiatan tersebut juga dibahas penerapan E-Walidata sebagai bagian dari implementasi kebijakan Satu Data Indonesia di tingkat daerah. Menurut Felix, E-Walidata memiliki peran strategis dalam memastikan data pembangunan daerah tersusun secara terintegrasi, valid, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

Ia juga menekankan pentingnya koordinasi antarperangkat daerah dalam proses penyediaan dan pengelolaan data pembangunan. Menurutnya, kualitas data sangat memengaruhi kualitas perencanaan pembangunan daerah secara keseluruhan.

“Data yang akurat akan menghasilkan kebijakan yang tepat sasaran. Karena itu, seluruh operator perangkat daerah harus teliti dalam melakukan penginputan data serta memastikan kesesuaian antara dokumen perencanaan, pelaksanaan kegiatan, dan realisasi capaian kinerja,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, peserta juga mendapatkan pendampingan teknis terkait mekanisme penginputan realisasi kinerja pada aplikasi SIPD, mulai dari pengisian indikator kinerja, realisasi fisik dan keuangan, hingga proses verifikasi data pada sistem.

Kegiatan berlangsung interaktif melalui sesi diskusi dan tanya jawab antara peserta dan pemateri. Para peserta memanfaatkan kesempatan itu untuk menyampaikan berbagai kendala teknis yang dihadapi selama proses penginputan data pada aplikasi SIPD maupun pelaksanaan E-Walidata di masing-masing perangkat daerah.

Melalui kegiatan ini, Pemerintah Kabupaten Mimika berharap seluruh perangkat daerah dapat meningkatkan kapasitas dan pemahaman dalam pengelolaan data pembangunan daerah secara digital dan terintegrasi. Dengan demikian, proses monitoring dan evaluasi pembangunan daerah dapat berjalan lebih optimal, transparan, dan akuntabel.

Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong peningkatan kualitas pelaporan pembangunan daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2026 serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang berbasis data, modern, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Tim Peliputan Diskominfo Mimika