Dinkes Mimika Gelar Workshop Penerapan BLUD pada Fasilitas Kesehatan di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika

MIMIKA – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Mimika melalui Dinas Kesehatan Kabupaten Mimika menggelar Workshop Penerapan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) pada fasilitas kesehatan di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Diana Timika, Papua Tengah, Rabu (20/05/2026).

Workshop dibuka secara resmi oleh Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., didampingi Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Kesehatan Mimika, Godfried Maturbongs, S.IP., M.M.Kes.

Hadir sebagai narasumber, Kasubdit BLUD Direktorat BUMD, BLUD, dan BMD Kemendagri RI dari Setditjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri RI, tim pakar dari LPPSP UI, serta pejabat Dinas Kesehatan dan kepala puskesmas di Timika.

Turut hadir Bupati Boven Digoel, Roni Omba, Ketua Komisi A DPRK Boven Digoel, Tethol Petrus Nikodemus, para staf ahli, para asisten, perwakilan OPD terkait, Direktur RSUD Mimika dr. Faustina Helena Burdam, M.P.H., tim dari Pemkab Boven Digoel, serta 16 pimpinan BLUD fasilitas kesehatan milik pemerintah daerah dengan total peserta sebanyak 50 orang.

Dalam sambutannya, Bupati Mimika Johannes Rettob menyampaikan apresiasi kepada Bupati Boven Digoel, Ketua Komisi A DPRK Boven Digoel, dan seluruh peserta kaji banding dari Kabupaten Boven Digoel yang telah berkunjung ke Kabupaten Mimika.

“Kegiatan ini menjadi momentum yang sangat baik untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Mimika dan Pemerintah Kabupaten Boven Digoel, khususnya melalui sektor kesehatan,” ujar Johannes.

Ia mengatakan tantangan pelayanan kesehatan di wilayah Papua, baik di daerah pesisir maupun pegunungan, membutuhkan kolaborasi, inovasi, dan komitmen bersama agar masyarakat dapat memperoleh pelayanan yang cepat, merata, dan berkualitas.

“Tema workshop penguatan BLUD puskesmas untuk pelayanan prima di pesisir dan pegunungan ini sangat tepat dan relevan dengan kebutuhan daerah kita saat ini. Puskesmas sebagai garda terdepan pelayanan kesehatan harus didukung dengan tata kelola yang baik, profesional, dan adaptif terhadap kebutuhan masyarakat,” paparnya.

Menurut Johannes, penerapan BLUD pada puskesmas merupakan langkah strategis untuk memberikan fleksibilitas dalam meningkatkan kualitas layanan kesehatan, pengelolaan sumber daya, serta percepatan pemenuhan sarana dan prasarana penunjang pelayanan kesehatan di lapangan.

“Menjadikan fasilitas kesehatan sebagai BLUD merupakan upaya memenuhi tuntutan pelayanan publik yang lebih bermutu, bervariasi, dan memuaskan sesuai prinsip transformasi pelayanan: one stop, any stop, non stop,” tuturnya.

Ia berharap melalui workshop tersebut seluruh peserta dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik dalam proses menuju puskesmas BLUD, sekaligus saling berbagi pengalaman dan praktik implementasi BLUD yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing daerah.

“Mari jadikan kegiatan ini sebagai sarana memperkuat komitmen dan pengabdian kita dalam menghadirkan pelayanan yang humanis, profesional, dan menjangkau seluruh masyarakat tanpa terkecuali,” harap Johannes.

Tim Peliputan Diskominfo Mimika