Inspektorat Gelar Rakor Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2024

MIMIKA - Pemerintah Kabupaten Mimika, Papua Tengah, melalui Inspektorat Kabupaten Mimika menggelar Rapat Koordinasi Program Pemberantasan Korupsi Tahun 2024 (MCP, SPI, Tematik Penertiban Aset dan Pendapatan Pajak Daerah) pada Pemerintah Daerah di wilayah Provinsi Papua Tengah.

Pelaksanaan yang rangkaikan dengan Evaluasi Capaian dan Persiapan Implementasi Tahun 2024, Monitoring center Prevention (MPC), Survei Penilaian Integritas (SPI), Penertiban Aset dan Optimalisasi Pajak Daerah, pada lingkup Pemkab Mimika Tahun 2024. Bertempat di Ballrom Hotel Horizon Diana, Kamis (29/02/2024) di Timika. 

Hadir mewakili Bupati Mimika, Pj. Sekda Mimika, DR. Ida Wahyuni, S.STP., MEc Dev., sekaligus membuka kegiatan secara resmi. 

Dalam sambutan Bupati yang di sampaikan oleh Pj. Sekda Mimika, DR. Ida Wahyuni, S.STP., MEc Dev, menyampaikan ucapan terima kasih kepada Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.2 KPK RI, dan Tim, dimana pada tanggal 13 September 2023 lalu telah melakukan pemantauan evaluasi untuk triwulan ke II progres capaian tematik penertiban aset, optimalisasi pajak daerah tahun 2023. 

"Dapat kita lihat tingginya atensi dan kepedulian dari Kasatgas Koordinasi dan Supervisi Wilayah V.2 yang mana telah membantu pemerintahan agar berjalan dengan baik, transparan dan bebas dari korupsi dan nepotisme," ucapnya.

Lanjutnya, untuk itu ada beberapa keberhasilan yang telah kita capai antara lain capaian MCP tahun 2023 dengan persentase 58%, capaian tata kelola desa tahun 2023 dengan persentase 65.80% dan capaian skor SPI tahun 2023 dengan persentase 54.22% masih dalam kategori rentan.

Menutup sambutannya Ida Wahyuni juga menyampaikan, disamping keberhasilan tersebut Pemerintah Kabupaten Mimika juga masih mempunyai masalah tentang penertiban aset, tunggakan pajak dan pendapatan daerah yang bersumber dari deviden 7% saham PT. Freeport Indonesia yang belum tuntas sejak tahun 2018 dan hingga kini belum terealiasi.

"Dengan melaksanakan rencana aksi program pemberantasan korupsi secara terintegrasi, konsisten dan terencana melalui MCP, akan memberikan dampak pada semakin terbitnya tata kelola pemerintahan yang baik, sehingga anggaran yang tersedia benar-benar sesuai dengan peruntukannya yaitu untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika," tutupnya.

Tim Liputan Diskominfo Mimika