Kemendagri Dorong Penguatan Implementasi Otsus Papua demi Percepatan Kesejahteraan Masyarakat

MIMIKA – Kementerian Dalam Negeri menegaskan komitmennya dalam memperkuat implementasi Otonomi Khusus (Otsus) Papua melalui Forum Koordinasi Strategis Percepatan Pembangunan Papua yang digelar pada Senin, (11 Mei 2026) di Timika, Papua Tengah. Forum tersebut menjadi wadah memperkuat koordinasi dan sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah se-Tanah Papua guna mewujudkan Papua yang lebih maju, sejahtera, dan berkeadilan.

Dalam sambutan Menteri Dalam Negeri yang dibacakan Staf Khusus Menteri Dalam Negeri Bidang Pemerintahan Desa dan Pembangunan Perbatasa, Hairuddin Hasibuan, pada forum tersebut disampaikan apresiasi kepada Asosiasi Kepala Daerah Provinsi se-Tanah Papua atas penyelenggaraan forum strategis yang dinilai penting dalam menyamakan persepsi serta membahas berbagai isu aktual terkait pelaksanaan Otonomi Khusus Papua dan dukungan terhadap kebijakan nasional.

Pemerintah menegaskan bahwa cita-cita besar mewujudkan Papua yang mandiri, adil, dan sejahtera sebagaimana tertuang dalam Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua Tahun 2022–2041 merupakan bagian penting dari visi Indonesia Emas 2045. Melalui misi Papua Sehat, Papua Cerdas, dan Papua Produktif, Papua diharapkan menjadi bagian utama transformasi Indonesia menuju negara modern dan berkeadilan.

Kemendagri juga menekankan bahwa Otonomi Khusus Papua merupakan instrumen strategis untuk memberikan afirmasi, perlindungan, dan pemberdayaan bagi Orang Asli Papua (OAP). Namun demikian, pemerintah mengakui masih terdapat berbagai tantangan pembangunan di Tanah Papua, mulai dari kondisi geografis, keterisolasian wilayah, kemiskinan, keterbatasan pelayanan dasar, hingga pemerataan pembangunan.

Karena itu, pemerintah daerah diminta lebih cermat dalam menentukan skala prioritas pembangunan, terutama di tengah kebijakan efisiensi anggaran. Seluruh program dan penganggaran diharapkan benar-benar difokuskan pada pemenuhan kebutuhan dasar masyarakat serta memberikan dampak nyata bagi kesejahteraan Orang Asli Papua.

Dalam forum tersebut, pemerintah pusat juga memberikan apresiasi kepada pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota di Tanah Papua yang dinilai tertib dalam realisasi penyaluran Termin I Dana Otonomi Khusus. Hal itu disebut sebagai indikator penguatan tata kelola fiskal daerah yang semakin baik.

Selain itu, pemerintah terus mendorong penguatan sistem pengelolaan pembangunan melalui integrasi berbagai sistem informasi, yakni Sistem Informasi Pemerintahan Daerah Republik Indonesia (SIPD-RI), Sistem Informasi Keuangan Daerah Otonomi Khusus (SIKD-Otsus), serta Sistem Informasi Percepatan Pembangunan Papua (SIPPP). Integrasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, hingga pengawasan pembangunan Papua secara lebih efektif, transparan, dan terukur.

Kemendagri turut menegaskan pentingnya penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance dalam implementasi Otonomi Khusus Papua. Pengelolaan Dana Otsus diminta dilakukan secara transparan, akuntabel, dan tepat sasaran agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat Papua, khususnya Orang Asli Papua.

Di sisi lain, sinergi antara gubernur, DPR Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), bupati/wali kota, serta DPRK juga dinilai menjadi faktor penting dalam keberhasilan pelaksanaan Otsus di daerah. Pemerintah pusat juga terus memperkuat kelembagaan Otsus Papua melalui Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP/BPP) dan Komite Eksekutif Percepatan Pembangunan Papua.

Dalam kesempatan tersebut, Kemendagri menegaskan pentingnya percepatan penyelesaian regulasi turunan Otsus Papua, termasuk Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) dan Peraturan Daerah Provinsi (Perdasi), agar implementasi kewenangan khusus di Papua dapat berjalan lebih efektif dan memiliki kepastian hukum.

Pemerintah juga mendorong percepatan perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua (MRP), serta pelaksanaan Sensus Orang Asli Papua sebagai basis data utama dalam penyusunan program, penganggaran, dan penentuan sasaran kebijakan Otsus Papua.

Menutup sambutannya, pemerintah mengajak seluruh unsur pemerintah daerah, DPRP, MRP, mitra pembangunan, dan seluruh pemangku kepentingan untuk terus memperkuat kolaborasi dalam mempercepat pembangunan Papua demi mewujudkan Papua yang maju, sejahtera, dan berkeadilan sebagai bagian penting menuju Indonesia Emas 2045.

Tim Liputan Diskominfo