Lima Kampung di Mimika Tengah Disambangi Layanan Terpadu, Warga Dimudahkan Urus Kesehatan dan Administrasi

‎MIMIKA - Masyarakat di lima kampung di Distrik Mimika Tengah kini mendapat akses pelayanan dasar yang lebih dekat dan terpadu. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Distrik Mimika Tengah menghadirkan layanan kesehatan, administrasi kependudukan, serta pelayanan kesejahteraan ibu dan anak dalam satu rangkaian kegiatan yang langsung menyentuh masyarakat.

‎Pelayanan terpadu tersebut dibuka di Kampung Mioko, Senin (14/9/2026), dan akan berlangsung selama lima hari. Kegiatan ini merupakan hasil kolaborasi Distrik Mimika Tengah bersama Puskesmas Atuka, layanan Klinik Bergerak Yapari, serta Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kabupaten Mimika.

‎Kehadiran berbagai layanan dalam satu lokasi diharapkan dapat mengurangi kendala yang selama ini dihadapi masyarakat, terutama warga yang harus menempuh jarak cukup jauh untuk mengurus dokumen kependudukan maupun memperoleh pelayanan kesehatan. Melalui pola pelayanan terpadu, masyarakat dapat memperoleh berbagai kebutuhan pelayanan dasar secara lebih mudah dan terkoordinasi.

‎Pelaksana Tugas (Plt.) Kepala Distrik Mimika Tengah, Florensius Gemma Kwalik, S.STP., M.AP., mengatakan kegiatan tersebut tidak hanya menjadi bentuk pelayanan pemerintah, tetapi juga upaya memastikan kebutuhan dasar masyarakat di wilayah distrik benar-benar terlayani.

‎“Kalau pelayanan dilakukan sendiri-sendiri, tentu hasilnya tidak maksimal. Karena itu, kesehatan, kependudukan, pendidikan, dan pelayanan sosial harus dikoordinasikan agar masyarakat mendapatkan pelayanan yang lebih baik,” ujarnya saat membuka kegiatan.

‎Menurut Florensius, kelengkapan dan ketepatan data kependudukan menjadi salah satu kunci agar masyarakat dapat mengakses berbagai program pemerintah. Data yang tidak sesuai dapat menimbulkan persoalan ketika warga membutuhkan pelayanan kesehatan, pendidikan maupun bantuan sosial.

‎Ia mencontohkan, masyarakat yang hendak mendapatkan pelayanan kesehatan dengan menggunakan BPJS dapat mengalami kendala apabila data kependudukannya belum sesuai atau belum tercatat dengan benar. Karena itu, pelayanan administrasi kependudukan menjadi bagian penting dalam kegiatan tersebut.

‎“Semua ini untuk kepentingan masyarakat. Kami ingin memastikan warga dapat berobat dengan lancar, anak-anak dapat memperoleh akses pendidikan, dokumen kependudukan dapat diurus, dan masyarakat yang berhak mendapatkan bantuan sosial dapat terdata dengan baik,” katanya.

‎Florensius juga mengajak masyarakat untuk berperan aktif dengan memberikan informasi dan data yang benar kepada petugas. Menurutnya, keberhasilan pelayanan terpadu tidak hanya bergantung pada pemerintah, tetapi membutuhkan dukungan masyarakat sebagai penerima layanan.

‎Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Regina Wenda, S.Sos., S.IP., mengapresiasi langkah Distrik Mimika Tengah yang menginisiasi pelayanan secara terpadu dengan melibatkan sejumlah perangkat daerah dan instansi terkait.

‎Regina mengatakan, keterlibatan lintas sektor menunjukkan bahwa pelayanan kepada masyarakat membutuhkan kerja bersama, bukan hanya menjadi tanggung jawab satu instansi. Ia juga mengapresiasi dukungan Dinas Sosial dalam penyaluran bantuan serta Dinas Ketahanan Pangan yang turut memberikan bantuan beras kepada masyarakat.

‎“Ketika sebuah program dilaksanakan di distrik, sebaiknya tidak berjalan sendiri-sendiri. Beberapa OPD dapat hadir bersama sehingga masyarakat bisa mendapatkan lebih banyak manfaat dalam satu kegiatan,” jelasnya.

‎Ia menilai pola pelayanan seperti yang dilakukan di Mimika Tengah dapat menjadi contoh penguatan sinergi antara distrik dan OPD dalam menghadirkan pelayanan publik hingga ke kampung-kampung.

‎Regina berharap kolaborasi tersebut dapat terus dikembangkan dan menjadi pola kerja yang berkelanjutan, sehingga pelayanan pemerintah semakin dekat dengan masyarakat dan berbagai kebutuhan dasar warga dapat ditangani secara lebih cepat, efektif, dan tepat sasaran.

‎

‎Tim Liputan Diskominfo

‎