Peringati HUT ke-26 APKASI dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang, Bupati Mimika Hadiri Dialog Otonomi Daerah

DELI SERDANG – Bupati Mimika, Johannes Rettob, S.Sos., M.M., menghadiri Dialog Otonomi Daerah yang diselenggarakan dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) ke-26 Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) dan HUT ke-80 Kabupaten Deli Serdang. Kegiatan berlangsung di Convention Hall Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara, Kamis (2/7/2026).

Dialog Otonomi Daerah tersebut dibuka secara resmi oleh Wakil Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia, Bima Arya Sugiarto, didampingi Ketua Umum APKASI, Bursah Zarnubi, serta Asisten Bidang Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang, Drs. Zainal Abidin Hutagalung.

Kegiatan ini dihadiri sekitar 227 kepala daerah yang terdiri atas para bupati dan wali kota dari 37 provinsi di Indonesia. Turut hadir Bupati Mimika, Johannes Rettob, bersama para pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dari berbagai kabupaten, Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Kabupaten Deli Serdang, para pendamping, serta tamu undangan lainnya.

Dialog Otonomi Daerah menjadi wadah bagi pemerintah daerah untuk saling bertukar pengalaman, gagasan, dan praktik terbaik dalam penyelenggaraan pemerintahan. Selain itu, forum ini juga bertujuan memperkuat sinergi antardaerah guna meningkatkan daya saing serta menghadapi berbagai tantangan pembangunan di masa mendatang.

Dalam sambutannya, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya Sugiarto, menyampaikan bahwa tantangan penyelenggaraan pemerintahan daerah saat ini semakin kompleks dibandingkan periode sebelumnya.

Menurutnya, selain menghadapi penyesuaian Transfer ke Daerah (TKD), kepala daerah juga dituntut mampu merespons dinamika geopolitik global, mengawal pelaksanaan program prioritas nasional, memenuhi janji pelayanan kepada masyarakat, serta beradaptasi dengan perkembangan media digital yang berlangsung sangat cepat.

“Tantangan pemerintahan saat ini jauh lebih kompleks dibandingkan periode sebelumnya. Selain menghadapi penyesuaian transfer ke daerah (TKD), kepala daerah harus mampu menjawab dinamika geopolitik global, mengawal program prioritas nasional, memenuhi janji kampanye, hingga beradaptasi dengan perkembangan media digital yang bergerak sangat cepat,” tegas Bima Arya.

Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah memegang peran strategis sebagai ujung tombak dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Pertumbuhan ekonomi daerah yang kuat dinilai akan menjadi kunci untuk membawa Indonesia keluar dari jebakan negara berpendapatan menengah. Di sisi lain, bonus demografi harus dimanfaatkan secara optimal mengingat sebagian besar penduduk Indonesia berada di wilayah kabupaten.

Lebih lanjut, Kementerian Dalam Negeri memaparkan pemetaan kinerja pemerintah daerah berdasarkan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) serta kualitas pelayanan publik. Daerah dikelompokkan ke dalam kategori Survivor, yakni daerah dengan APBD yang stagnan atau menurun namun tetap mampu meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta kategori Adaptif, yaitu daerah yang mampu mempertahankan kualitas pelayanan meskipun menghadapi kondisi fiskal yang serupa.

Bima Arya juga menegaskan bahwa perubahan kebijakan fiskal harus menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat kemandirian fiskal.

“Untuk mengelola keuangan daerah, setiap kepala daerah perlu lebih lincah mencari sumber-sumber pendanaan alternatif. Kita sedang bergerak menuju kemandirian fiskal sehingga tidak bisa terus mengandalkan transfer dari pemerintah pusat. Potensi yang dimiliki daerah harus dimaksimalkan, dan itu harus menjadi perhatian setiap kepala daerah,” ujarnya.

Melalui forum ini diharapkan terbangun kolaborasi yang semakin kuat antarpemerintah daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang inovatif, mandiri, dan mampu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat.

Tim Peliputan Diskominfo Mimika