Perkuat Iklim Investasi Daerah, Pemkab Mimika Gelar FGD dan Konsultasi Publik Penanaman Modal

MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) menggelar rangkaian kegiatan yang meliputi Focus Group Discussion (FGD) Pendelegasian Kewenangan Perizinan dan Nonperizinan kepada Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika, Konsultasi Publik Penetapan Pemberian Fasilitas Insentif dan Kemudahan Penanaman Modal, serta FGD Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal. Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Grand Tembaga, Timika, Senin (19/10/2026).

Kegiatan dibuka secara resmi oleh Asisten Bidang Administrasi Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Mimika, Hery Onawame, S.IP., M.M., didampingi Sekretaris DPMPTSP Kabupaten Mimika, Fransiska P. Peni Lein, S.E., serta para narasumber.

Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakannya, Hery menegaskan bahwa penanaman modal memiliki peran strategis dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, mengembangkan potensi unggulan daerah, serta mempercepat pembangunan di Kabupaten Mimika.

Menurutnya, Mimika memiliki beragam potensi ekonomi yang perlu terus dikembangkan. Namun, upaya tersebut harus didukung oleh kebijakan yang tepat, kepastian hukum, kemudahan berusaha, pelayanan perizinan yang efektif, serta iklim investasi yang aman, transparan, dan kondusif.

“Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten Mimika berkomitmen untuk terus memperbaiki tata kelola pelayanan penanaman modal agar semakin profesional, efisien, akuntabel, dan memberikan kepastian kepada masyarakat maupun pelaku usaha. Kita ingin agar setiap kebijakan yang diambil mampu mendorong investasi yang berkualitas, memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah secara berkelanjutan,” ujar Hery.

Ia menambahkan, pelaksanaan penanaman modal juga harus memperhatikan pemerataan investasi antarwilayah, peningkatan penyerapan tenaga kerja lokal, pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), perlindungan lingkungan, serta prinsip pembangunan berkelanjutan.

“Kita tidak hanya mengejar jumlah investasi, tetapi juga harus memastikan investasi yang masuk berkualitas, memberikan nilai tambah bagi perekonomian daerah, dan sejalan dengan kepentingan pembangunan jangka menengah maupun jangka panjang Kabupaten Mimika,” tuturnya.

Hery juga meminta seluruh perangkat daerah dan pemangku kepentingan untuk berpartisipasi aktif dengan menyampaikan data, informasi, masukan, dan rekomendasi yang akurat sesuai bidang tugas masing-masing. Menurutnya, perencanaan yang baik harus didukung oleh data yang dapat dipertanggungjawabkan serta kerja sama lintas sektor yang kuat.

Ia menjelaskan bahwa ketiga agenda kegiatan tersebut memiliki keterkaitan dalam memperkuat tata kelola penanaman modal di Kabupaten Mimika. Pendelegasian kewenangan diharapkan dapat meningkatkan efektivitas pelayanan perizinan, konsultasi publik menjadi ruang untuk merumuskan pemberian insentif dan kemudahan investasi yang tepat sasaran, sedangkan Rencana Umum Penanaman Modal menjadi pedoman dalam menentukan arah kebijakan investasi daerah.

“Apabila ketiganya dapat disinergikan dengan baik, saya optimistis kita dapat membangun tata kelola investasi yang lebih kuat, meningkatkan kepercayaan pelaku usaha, memperluas kesempatan kerja, serta mendorong pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan,” ungkapnya.

Sementara itu, dalam arahan Kepala DPMPTSP Kabupaten Mimika yang disampaikan oleh Sekretaris DPMPTSP, Fransiska P. Peni Lein, S.E., ditegaskan bahwa rangkaian kegiatan tersebut memiliki arti penting dalam mendukung terwujudnya iklim investasi yang kondusif, transparan, efektif, serta memberikan kepastian berusaha di Kabupaten Mimika.

Sebagai daerah yang memiliki potensi sumber daya alam, posisi strategis, serta peluang pengembangan di berbagai sektor ekonomi, Mimika perlu terus meningkatkan daya tarik investasi dengan tetap memperhatikan kepentingan pembangunan daerah, kelestarian lingkungan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

“Oleh karena itu, pengelolaan penanaman modal tidak hanya berorientasi pada peningkatan jumlah investasi, tetapi juga harus diarahkan agar investasi mampu memberikan nilai tambah bagi daerah dan membuka lapangan kerja,” ujar Fransiska.

Ia berharap seluruh peserta dapat berpartisipasi aktif dengan menyampaikan data, pandangan, kritik, dan saran yang konstruktif sehingga hasil pembahasan dapat menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan penanaman modal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi daerah.

“Kita tidak hanya mengejar tersusunnya dokumen atau peraturan daerah, tetapi yang lebih penting adalah bagaimana seluruh hasil kegiatan ini dapat diimplementasikan dan memberikan dampak nyata terhadap peningkatan pelayanan investasi serta pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Mimika,” tutup Fransiska.

Tim Liputan Diskominfo Kabupaten Mimika