Perkuat Tata Kelola dan Mutu Layanan, Perpustakaan Mimika Sosialisasikan NPP dan Akreditasi

‎MIMIKA – Upaya meningkatkan kualitas pengelolaan dan layanan perpustakaan di Kabupaten Mimika terus diperkuat. Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah menggelar Sosialisasi Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan Akreditasi Perpustakaan sebagai langkah strategis mendorong terwujudnya perpustakaan yang tertata, memenuhi standar nasional, serta mampu menjadi pusat literasi dan sumber pengetahuan bagi masyarakat.

Kegiatan tersebut berlangsung di Hotel Horison Ultima Timika, Kamis (8/10/2026), dan dibuka secara resmi oleh Staf Ahli Bupati Mimika Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Manusia, Petrus Pali Amba. Dalam kegiatan tersebut turut hadir Kepala Bidang Pembinaan dan Layanan Kearsipan Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah Kabupaten Mimika, Yandri Sedubun.

‎Sosialisasi menghadirkan narasumber dari Direktorat Standardisasi dan Akreditasi Perpustakaan, Lodewik Keyveent, serta dari Pusat Pengembangan Perpustakaan, Irshad Gori, S.I.P.

‎Dalam sambutan Bupati Mimika yang dibacakan Petrus Pali Amba, disampaikan bahwa perpustakaan, baik yang berada di sekolah, perguruan tinggi, kampung, rumah ibadah maupun di lingkungan masyarakat, memiliki peran strategis sebagai pusat pengembangan literasi dan sumber pengetahuan.

‎“Perpustakaan adalah pusat pengelolaan dan penyedia sumber pengetahuan, penggerak budaya belajar sepanjang hayat, akselerator indeks pembangunan literasi, ruang publik yang inklusif, serta fondasi pembentukan karakter dan peradaban bangsa,” ujar Petrus.

‎Menurutnya, tata kelola perpustakaan perlu dilakukan secara terstandar agar mampu memberikan pelayanan yang optimal, berkualitas, dan relevan dengan perkembangan zaman. Budaya membaca yang kuat sebagai salah satu fondasi dalam membangun sumber daya manusia yang unggul tidak dapat tumbuh tanpa didukung fasilitas yang tertib, terstandar, serta dikelola secara profesional.

‎Petrus menjelaskan, kepemilikan Nomor Pokok Perpustakaan (NPP) dan pelaksanaan akreditasi bukan sekadar pemenuhan administrasi. NPP menjadi identitas resmi perpustakaan, sementara akreditasi merupakan salah satu bentuk penjaminan mutu yang menunjukkan bahwa pengelolaan, pelayanan, koleksi, sarana dan prasarana perpustakaan telah memenuhi Standar Nasional Perpustakaan.

‎“Jangan remehkan hal ini. Perpustakaan yang terdaftar dan terakreditasi berarti memiliki tata kelola dan mutu layanan yang dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.

‎Ia mengajak seluruh pengelola perpustakaan, baik dari lembaga pendidikan, pemerintah kampung, rumah ibadah maupun pegiat Taman Bacaan Masyarakat (TBM), untuk mengikuti kegiatan tersebut dengan serius dan menjadikannya sebagai momentum memperbaiki tata kelola perpustakaan.

‎“Jadikan momen ini sebagai titik balik untuk memperbaiki tata kelola, mengurus NPP, mengikuti proses akreditasi, dan bersama-sama meningkatkan Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten Mimika,” ajaknya.

‎Lebih lanjut, pemerintah daerah berkomitmen mendukung pengembangan perpustakaan. Namun, upaya tersebut membutuhkan kolaborasi seluruh pihak agar perpustakaan tidak hanya menjadi tempat menyimpan dan meminjam buku, tetapi berkembang menjadi ruang literasi yang hidup, ramah anak, inklusif, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.

‎“Pemerintah mendukung, namun ini membutuhkan kerja sama semua pihak. Mari kita ubah paradigma bahwa perpustakaan bukan sekadar tempat menyimpan buku, melainkan ruang yang hidup, ramah anak, inklusif, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat,” tutupnya.

‎Sementara itu, Ketua Panitia, Fransisca Elmas, S.E., menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan pemahaman kepada pengelola perpustakaan mengenai pentingnya NPP dan akreditasi sebagai identitas resmi perpustakaan.

‎Selain itu, kegiatan ini juga mendorong setiap lembaga memahami dan mengikuti mekanisme pendaftaran NPP sesuai ketentuan, sekaligus memperkuat pendataan dan tata kelola perpustakaan di Kabupaten Mimika agar memenuhi standar nasional.

‎“Melalui kegiatan ini diharapkan semakin banyak perpustakaan di Kabupaten Mimika yang memiliki NPP dan mengikuti proses akreditasi, sehingga dapat mendukung peningkatan kualitas layanan sekaligus mendongkrak capaian Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat Kabupaten Mimika,” jelasnya.

‎

‎Tim Liputan Diskominfo