Wabup Mimika: Perencanaan Pelabuhan ASDP Harus Berkelanjutan dan Sesuai Kebutuhan Masyarakat

‎MIMIKA – Pemerintah Kabupaten Mimika menegaskan pentingnya perencanaan pembangunan pelabuhan penyeberangan yang matang, berkelanjutan, dan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat. Hal tersebut disampaikan Wakil Bupati Mimika, Emanuel Kemong, saat membuka Seminar Hasil Studi Perencanaan Pelabuhan ASDP untuk Kampung Utai, Distrik Mimika Barat Tengah, dan Kampung Otakwa, Distrik Mimika Timur Jauh, di Ruang Rapat Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Jumat (11/9/2026).

‎Seminar yang diselenggarakan Pemerintah Kabupaten Mimika melalui Dinas Perhubungan ini menjadi forum untuk membahas dan menyempurnakan hasil studi perencanaan pembangunan pelabuhan di dua wilayah tersebut. Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika, Alfasiah, S.STP., M.Si., konsultan dari PT Trimako Abdi Konsulindo, Kepala Distrik Mimika Timur Jauh, Priska Kuum, S.IP., M.M., Kepala Distrik Kapiraya, pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, serta sejumlah pemangku kepentingan lainnya.

‎Dalam sambutannya, Emanuel Kemong mengatakan sebagian besar wilayah distrik dan kampung di Kabupaten Mimika memiliki ketergantungan yang tinggi terhadap transportasi melalui sungai dan jalur pesisir. Kondisi geografis tersebut, menurutnya, membutuhkan perencanaan infrastruktur transportasi yang mempertimbangkan berbagai aspek, mulai dari regulasi, teknis, hingga karakteristik wilayah.

‎“Tanpa perencanaan yang memadai, tanpa kajian yang melihat sifat dan kondisi wilayah kita yang dinamis dan sulit diprediksi, kita akan menghadapi kesulitan di masa mendatang,” ujar Emanuel.

‎Ia menegaskan, seminar ini merupakan bagian penting dari tahap awal sebelum pembangunan fisik dilaksanakan. Menurutnya, perencanaan harus menjadi fondasi yang kuat agar pembangunan pelabuhan di Kampung Utai dan Kampung Otakwa nantinya dapat memberikan manfaat secara optimal dan berkelanjutan.

‎“Pembangunan prasarana transportasi tidak boleh didasarkan pada kebutuhan sesaat saja. Harus melalui kajian menyeluruh, mencakup aspek teknis, geografis, hidrologis, lingkungan, keselamatan pelayaran, kebutuhan pengguna, hukum, kelembagaan, hingga proyeksi perkembangan wilayah ke depan,” tegasnya.

‎Wakil Bupati berharap hasil studi tersebut dapat menghasilkan rencana pengembangan pelabuhan yang jelas untuk jangka pendek, menengah, dan panjang serta selaras dengan kebijakan tata ruang dan ketentuan kepelabuhanan nasional maupun daerah. Ia menekankan agar dokumen perencanaan tidak berhenti sebagai kelengkapan administratif, tetapi menjadi dasar pembangunan yang mampu memberikan jaminan keselamatan, kenyamanan, dan peningkatan konektivitas bagi masyarakat.

‎Emanuel juga meminta seluruh peserta seminar memberikan masukan dan rekomendasi yang konkret sesuai kewenangan masing-masing. Ia menilai keterlibatan masyarakat menjadi hal penting, terutama melalui Kepala Distrik, Kepala Kampung, dan tokoh masyarakat, sehingga masyarakat memahami manfaat pembangunan sekaligus memiliki tanggung jawab dalam menjaga dan merawat fasilitas yang nantinya dibangun.

‎“Jangan biarkan rencana ini berhenti sekadar wacana. Ini adalah langkah awal menuju pelaksanaan nyata. Perencanaan harus segera disempurnakan dan diwujudkan,” pungkasnya.

‎Sementara itu, Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Mimika dalam laporannya menjelaskan bahwa seminar tersebut bertujuan memperoleh masukan dan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan awal. Dokumen tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman pengembangan pelabuhan penyeberangan yang terarah, terpadu, serta sesuai dengan kondisi wilayah dan kebutuhan transportasi masyarakat.

‎Studi tersebut mencakup identifikasi kondisi eksisting dan potensi lokasi pengembangan pelabuhan, penyusunan konsep perencanaan sesuai kebutuhan pelayanan transportasi, penetapan kebutuhan fasilitas dan prasarana secara teknis, serta penyusunan rekomendasi teknis sebagai dasar pengembangan ke depan. Selain itu, perencanaan diarahkan untuk meningkatkan konektivitas wilayah melalui transportasi penyeberangan sekaligus memperkuat aspek keselamatan, kenyamanan, dan efisiensi pelayanan kepelabuhanan.

‎

‎Tim Liputan Diskominfo 

‎

‎